Refleksi Keberdayaan di Hari Kemerdekaan

Pada hari ini, selayaknya seluruh masyarakat Indonesia mengulang rasa syukurnya atas karunia kemerdekaan bangsa dan diri pribadi dari penjajahan dan pendudukan hak-hak hidup sebagai manusia. Tepat 72 tahun silam, oleh pendiri bangsa ini, Indonesia menyatakan kemerdekaan. Tentulah kemerdekaan itu hingga kini adalah sebuah hadiah yang tidak boleh dilupakan, sebab itu sepantasnya kita merayakannya dengan ritual-upacara beserta simbol dan nilai-nilai bangsa yang ditegaskan dalam berbagai kegiatan pra dan pasca hari bersejarah, 17 Agustus.

Dari perenungan yang dalam atas karunia kemerdekaan diri dan bangsa itu, tiap individu, tiap orang, sebagai lapis terbawah komponen bangsa ini harus aktif mengambil peran mengisi kemerdekaan, yaitu dengan menggalakkan semangat keberdayaan diri dan seluruh masyarakat.

Isi kemerdekaan yang paling urgen adalah keberdayaan. Walaupun seluruh bangsa telah mengamini kemerdekaan Indonesia, tetapi kenyataannya, isi kemerdekaan itu masih belum sepenuhnya kita miliki. Kita lihat bagaimana bangsa ini begitu tidak berdaya di hadapan dunia. Ketergantungan di banyak sektor mengindikasikan gejala bahwa bangsa ini belum seutuhnya merdeka, pun dengan usia yang sudah begitu matang. Sebab itulah, pada hari ini menjadi hari yang tepat untuk kembali merefleksi perjalanan diri, telah sejauh mana dan dengan apa kita berjalan mengisi kemerdekaan ini. Apakah kita telah turut mengambil peran dalam upaya keberdayaan diri atau jangan-jangan kita sendiri secara pribadi belum berdaya menjalani hidup, apalagi membicarakan keberdayaan bangsa. Maka dari itu, semangat keberdayaan adalah semangat yang harus terus bergelora di dalam diri. Memerdekakan diri dari segala kebergantungan pada pihak-pihak yang selama ini mengekang dan menekan hak sebagai manusia yang berdaya.

Pada komunitas masyarakat selevel desa, kesadaran akan pentingnya masyarakat berdaya dari segala ketergantungan selama ini adalah poin yang semestinya menjadi perihal utama yang harus terus diikobarkan oleh semua stakeholder yang turut menentukan arah kemana dan apa isi kemerdekaan sebagai sebuah desa. Keberdayaan desa mengatasai persoalan pangannya yang dilandasi semangat gotong royong dan tumbuh bersama, keberdayaan desa mengatur roda ekonomi dengan nilai koperasi, keberdayaan desa mengurus kondisi kesehatan dan lingkungan dengan mempertimbangkan aspek kelestarian alam dan keramahan lingkungan, dan keberdayaan desa mengatasi persoalan energi, terutama listrik, dengan memperhitungkan cadangan energinya. Kesemuanya itu adalah inti dan isi kemerdekaan yang harus kita perhatikan.

Bersyukurnya kita pada hari ini, bahwa semangat bekerja bersama mengisi kemerdekaan telah menjadi cara yang dipilih oleh pemerintah pada tingkat yang paling menentukan yakni tingkat kementerian. Kita lihat bagaimana nilai gotong royong untuk menggalakkan keberdayaan bangsa dalam skema kebijakan-kebijakan dikeluarkan oleh kementerian patut kita dukung dan apresiasi.

Sebagai contoh nyata, yang saya sendiri menjadi bagian dari pelaksanaan kebijakan tersebut, di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia. Sudah beberapa tahun ini terus melakukan pembangunan infrastruktur pembangkit listrik di desa-desa yang terisolir. Dengan mencermati rasio elektrifikasi yang kian tahun kian meningkat, yang berarti setiap tahun persoalan kesenjangan listrik di desa-desa terisolir semakin teratasi. Setiap tahunnya ratusan desa yang terisolir diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk mencicipi karunia listrik, bahkan diberikan kewenangan untuk mengelola listrik tersebut, sehingga desa-desa semakin bisa menerapkan dan merasakan apa itu keberdayaan energi listrik.

Pengalaman dua tahun menjadi bagian dari pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur pembangkit listrik tenaga surya di desa terpencil sebagai Patriot Energi  pada program Kementerian ESDM yang bernama PETA atau Penggerak Energi Tanah Air, membuka mata saya untuk memahami persoalan-persoalan keberdayaan energi yang terjadi di lapis akar rumput bangsa ini. Bahwa mental masyarakat di lapis terendah seperti desa masih terjajah atau tidak berdaya pada persoalan listrik. Mental kebanyakan masyarakat yang menganggap persoalan listrik adalah persoalan yang tidak mampu mereka upayakan secara mandiri. Mental kebergantungan pada pemerintah dalam bentuk bantuan, hingga pada persoalan pengelolaan setelah pembangunan infrastruktur selesai. Kita lihat bersama berapa banyak pembangunan infrastruktur pembangkit energi listrik yang mangkrak setelah ditinggal kontraktornya. Berapa banyak Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang beroperasi hanya dalam hitungan bulan. Berapa banyak Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang tidak lagi menyuplai listrik ke rumah-rumah baru beberapa bulan setelah PLTS dinyatakan layak operasi. Dan masih begitu banyak infrastruktur dari sektor lain yang bernasib serupa dengan pembangkit-pembangkit listrik yang tujuan pembangunannya sangat mulia, untuk bagaimana seluruh masyarakat Indonesia bisa memiliki mental untuk berdaya dan merdeka dari segala kebergantungan. Bahkan kebergantungan pada pemerintah. Bukan bermaksud menghilangkan kewajiban pemerintah mengurusi warga negara, tetapi untuk menyaksikan hari-hari ke depan, hari-hari mengisi kemerdekaan selanjutnya akan diisi dengan semangat keberdayaan dan kemandirian.

Ada banyak pengalaman-pengalaman saya selama di lapangan mendampingi pembangunan PLTS dan mengorganisir masyarakat untuk memberdayakan segala kemampuan terpendam yang ada di dalam desa dalam mengelola dan menjaga keberlanjutan PLTS, pengalaman-pengalaman yang mengisyaratkan bahwa saudara-saudara kita di desa-desa terpencil masih sangat terbatas dalam memahami makna kemerdekaan dan keberdayaan. Memang ada banyak perpektif yang bisa menjadi bias bila membicarakan situasi di desa-desa terpencil yang pada perspektif tertentu menyatakan bahwa justru di desa-desa terpencillah kita bisa melihat keberdayaan itu seperti apa.

Namun sayangnya, situasi keberdayaan yang ideal itu, dimana saudara-saudara kita di desa terpencil pada kenyataanya begitu bergantung pada pihak lain. Kenyataan bahwa di desa-desa terpencil ada kedaulatan pangan, ada kedaulatan ekonomi, ada kedaulatan kesehatan, ada kedaulatan energi, itu tidak benar-benar ada. Seperti yang terjadi di desa pedalaman Suku Dayak yang dulu saya dampingi, yang meskipun terpencil, kedaulatan energi itu adalah teori, sebab kondisinya begitu berbeda. Di desa itu, dulu pernah ada yang mencoba membangun PLTMH skala kecil dan menggunakan sistem mekanik yang sangat sederhana, tetapi memang mental inlander kita masih begitu kuat, sehingga pada persoalan merawatpun masyarakat kita begitu terjajah dengan pemikiran-pemikiran merendahkan kemampuan.

Maka tugas kita mengisi kemerdekaan ini dengan keberdayaan masih begitu besar, bahwa masih begitu banyak saudara-saudara kita yang musti kita sadarkan akan kemampuannya untuk bisa mendayakan diri dan lingkungannya. Bahwa mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia tidaklah harus selalu di kota, tidak harus di Jakarta. Komponen penyusun bangsa ini adalah masyarakat di lapis desa. Mari bekerja bersama, dimulai dari diri sendiri yang berdaya.

Ditulis di Pulau Balikukup, Berau, Kalimantan Timur

17 Agustus 2017

#15HariCeritaEnergi

 

Advertisements

Berkomentarlah yang Santun!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: