RUU PT Setengah Hati (Risau Mahasiswa)

Reinkarnasi Kebijakan

Masyarakat kembali bisa sedikit bernafas legah karena Menteri Pendidikan Nasional, Muhammad Nuh mengumumkan penundaan pengesahan RUU PT di Rapat Kerja Komisi X DPR tanggal 10 April 2012 lalu. Saat itu ruang rapat dihujani interupsi dari peserta rapat. Statusnya memang masih “ditunda” yang artinya masih ada kemungkinan untuk disahkan. Namun penundaan RUU yang kontroversial ini telah memberi gaung kemenangan bagi para penentang kebijakan bernuansa neoliberlisme ini.

RUU PT ini sendiri adalah kebijakan yang direinkarnasi dari ruh UU BHP yang telah dihapus oleh Mahkama Konstitusi pada tanggal 30 April 2010 dengan nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009. UU BHP ini pun baru berumur lebih dari satu tahun, dimana BHP disahkan DPR pada tanggal 17 Desember 2008 yang kemudian menjadi UU No. 9 Tahun 2009 yang dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang adil dan bermutu kepada peserta didik, berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan pendidikan nasional.

Ada banyak sekali alasan yang membuat UU ini kemudian menjadi UU yang batal demi hukum. Yang paling fatal adalah telah menentang UUD 1945 Pasal 31 Ayat 4 tentang kewajiban pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menyediakan fasilitas pendidikan yang berkualitas. Padahal seyogiyanya pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Sift Paradigm Pemerintah

Pemerintah sendiri yang kemudian membentuk opini publik dan memunculkan paradigma baru dengan membuat karakter pemerintah bukan sebagai penanggungjawab melainkan hanya sebagai fasilitator, yang mana dalam hal ini pengelolaan pendidikan tinggi yang mencoba diserahkan kepada pihak lain. Padahal amanat konstitusi telah menjaminkan warga negara untuk dicerdaskan dengan cara memberikan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen. Yang berarti pemerintah pusat dan daerah wajib menyediakan kebutuhan anggaran penyediaan pendidikan.

Itikad pemerintah yang secara visual mencoba menjamin keberpihakannya kepada rakyat Indonesia adalah sungguh sangat manis untuk disaksikan. Dengan memaksakan suatu kebijakan di sektor pendidikan bernama RUU PT, pemerintah ternyata hanya mendapat tepukan sebelah tangan dari para kaum intelektual. Karena secara nyata RUU PT adalah sebuah kebijakan setengah hati yang ditawarkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.

Pertanda setengah hatinya pemerintah membuat kebijakan adalah adanya sifat diskriminasi mengenai pembiayaan pendidikan. RUU PT mencoba mengatur pembiayaan pendidikan yang hanya difokuskan kepada pemerinta pusat, dimana anggaran 20 persen untuk sektor pendidikan dibebankan kepada APBN. Akan tetapi sangat ironis karena pemerintah daerah tidak diwajibkan mendukung pendanaan pendidikan tinggi dari APBD. Justru pemerintah menyerahkan mekanisme pembiayaan pendidikan kepaada mahasiswa, orangtua mahasiswa, dan pihak lain yang terkait. Peran Pemerintah Daerah telah menabrak UU No 20 tahun 2003 Pasal 49 Ayat 1 yang menyatakan pembiayaan pendidikan salian gaji pendidikan dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari APBD.

Selain itu, diberlakukannya otonomi untuk membentuk badan nirlaba kampus yang dulu pernah diusung di UU BHP akan memuluskan langkah kampus melakukan komersialisasi untuk memenuhi kebutuhan internal kampus. Dengan begitu kebijakan internal kampus, yang kemungkinan besar menjadi lahan subur tumbuhnya akademis koruptor yang mengambil alih porsi dan hak masyarakat.

Dengan segenap kesetengahatiannya pemerintah menyediakan kuota 20 persen beasiswa bagi mahasiswa kampus negeri, padahal kampus negeri di Indonesia jumlahnya  tidak seberapa dengan jumlah Perguruan Tinggi Swasta yang mencapai 3150 perguruan. Artinya hanya 20 persen mahasiwa kurang mampu dari jumlah yang sedikit dari jumlah mahasiswa berprestasi yang terangkul 60 persen di sejumlah perguruan tinggi negeri di Indonesia.

Transparansi Menjadi Solusi

Transparansi transaksi dana anggaran pendidikan dan penegasan pengawasan keuangan di setiap perguruan tinggi tanpa ada intervensi asing dan komersialisasi pendidikan adalah kunci rapat suskesnya dunia pendidikan Indonesia yang juga akan mampu menutup celah korupsi di sektor pendidikan.

Transparansi pengembangan riset adalah hala yang tidak boleh dilupakan oleh kampus sebagai pengemban amanah tridarma perguruan tinggi yang selanjutnya juga harus melakukan transparansi aktivitas riset dikampus itu, sehingga akses dan aplikasi hasil riset dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Karena saat ini meski banyak kampus mengklaim dirinya sebagai kampus berbasis riset namun hasil riset itu seolah hanya jadi prosedural dan formalitas meriah sebuah gelar pendidikan. Dan lembaran hasil riset akan jadi penghias di lemari perpustakaan kampus tanpa menjadikan riset itu sebagai suatu produk ilmiah yang bisa dimanfaatkan oleh umat manusia.

Rakyat harus tersadarkan dari usaha pemerintah yang menidurkan keberanian rakyat menelaah sebuah persoalan bangsa.

*Tulisan tanggal 30 April 2012

Advertisements

Berkomentarlah yang Santun!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s