SHS (Solar Home System) yang Berumur Pendek

Posted in Feature, patriot energi, lomba blog, Patriot Negeri, balikukup, #15HariCeritaEnergi with tags , , , on August 19, 2017 by mr.f

Di pulau ini, pemandangan modul surya di atap rumah adalah pemandangan lazim. Karena Pulau Balikukup terkategori sebagai pulau kecil terluar, maka wajar saja pulau ini sudah beberapa kali menerima bantuan Solar Home System (SHS) atau pembangkit listrik standing alone. Pulau Balikukup sendiri adalah pulau kecil padat penduduk, dengan luas daratan pulau kurang lebih 15 ha yang kemudian dihuni oleh lebih dari seribu penduduk. Ada sekitar 334 unit bangunan yang berdiri di pulau ini, dan lebih dari separuhnya berada di jalur hijau atau di atas pantai. Pulau Balikukup berada cukup jauh dari daratan terdekat, sekitar 32 mil laut jauhnya dari daratan yang menjadi pusat kecamatan.

Tentu saja PLN tidak mampu menjangkau pulau ini dengan alasan apapun, termasuk hitungan kalkulasi ekonomis atau nilai komersial dari listrik yang akan dijual ke masyarakat pulau. Maka pemanfaatan sumber energi terbarukan seperti energi matahari adalah jalan yang dinilai paling tepat untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia di pulau ini. Solar Home System atau SHS adalah jenis pembangkit listrik yang biasanya ditujukan ke kampung-kampung yang letak rumah atau bangunan terpaut jarak yang begitu jauh atau kampung-kampung yang dengan jumlah bangunan rumah tidak begitu banyak. SHS dipasang di masing-masing rumah atau standing alone dengan komponen yang umum adalah modul surya dengan kapasitas penyerapan energi di bawah 200 wattpeak, aki atau baterainya berkapasitas dibawa 100 Ah, dan kemudian dilengkapi dengan Solar Charge Controller (SCC) atau system kendali pengisian baterai dan juga tentunya adalah instalasi rumah berstandar nasional. Kemudian tentu saja arus listriknya masih menggunakan arus DC (direct current).

Di Pulau Balikukup, rumah yang terpasang SHS sudah berjumlah puluhan namun yang masih beroperasi normal hingga sekarang dapat dihitung jari. Salah satu rumah yang keseluruhan komponennya masih berfungsi dengan baik ada di rumah Ketua RT 02, Pak Wahyan. Pak Wahyan sendiri sangat menyayangkan bantuan dari pemerintah itu tidak mampu dirawat baik oleh warganya. Dalam satu kesempatan, Pak Wahyan menuturkan bahwa ada beberapa warganya yang justru menjual modul suryanya ketika sudah merasa SHS tersebut tidak mampu berfungsi optimal. Sungguh situasi seperti ini bukanlah menjadi kabar yang baik untuk si pemberi bantuan.

Akan tetapi mari kita telusuri beberapa gejala yang mungkin saja menjadi penyebab aksi jual menjual bantuan ini. Situasi pertama adalah terdapat pada persoalan data penerima bantuan. Sudah menjadi hal yang lumrah bagi kampung-kampung pedalaman, bahwa sistem data base kampung sangatlah amburadul. Tidak adanya database yang menjadi pangkalan data bagi kampung dalam membuat dan menerapkan kebijakan menyebabkan setiap stakeholder atau aparatur kampung masing-masing memiliki data yang berbeda untuk persoalan yang sama. Situasi pertama ini adalah indikasi terjadinya nepotisme dalam pelaksanaan suatu kegiatan, projek atau bantuan.

Di Kampung Pulau Balikukup, situasi pertama ini tidak mampu kita menutup mata untuk menyaksikannya. Penerima-penerima bantuan SHS kebanyakan tidak lagi berdasarkan kondisi ekonomi rumah dalam hal memenuhi kebutuhan listrik sehari-hari atau berdasarkan data sosial ekonomi, melainkan para penerima SHS adalah rumah-rumah yang memiliki kedekatan secara personal dengan aparat penentu penerima bantuan.

Situasi selanjutnya adalah tidak meratanya pengetahuan para penerima bantuan dalam hal perawatan dan cara mengoptimalkan fungsi SHS dengan baik. Rendahnya pemahaman terhadap sistem SHS menyebabkan kebanyakan SHS berumur pendek. Bahkan hanya dalam hitungan bulan saja, fungsi aki atau baterai sudah tidak baik lagi. Para penerima bantuan selalu bermental bahwa bantuan yang diberikan adalah bantuan yang tidak lagi perlu untuk dipelihara. Dan yang berhak mengetahui cara memelihara barang-barang bantuan adalah hanya dari para enjiner dari luar pulau yang biasanya dari Jakarta atau Bandung.

Kemudian situasi yang lain yang turut membuat SHS menjadi bantuan berumur pendek adalah mutu atau kualitas barang yang didatangkan. Dua komponen SHS yang paling rentan atau paling cepat rusak di tangan penerima adalah aki dan SCC-nya. Padahal di kedua komponen inilah justru menentukan umur pakai SHS. Rendahnya kualitas aki dan dipadu dengan mental merawat yang tidak baik, maka jadilah SHS menjadi sebuah prasasti di dalam rumah.

Ada juga kondisi yang menentukan optimal atau tidaknya SHS beroperasi adalah kondisi cuaca atau faktor alam. Tidak bisa dipungkiri, bahwa sumber energi dari SHS adalah dari alam atau dari matahari. Bila alam tidak bersahabat maka tentu bisa saja mengakibatkan SHS tidak memberikan kepuasan bagi pemilik rumah. Seperti contoh di Pulau Balikukup, justru intensitas matahari begitu tinggi, sehingga bila komponen SCC yang bermasalah dan tidak bermutu baik, maka bisa dipastikan aki atau baterai juga akan cepat jebol.

Kesemua situasi tersebut dapat ditemui di Pulau Balikukup. SHS berumur pendek dan berujung dengan aksi jual menjual. Komponen yang semula bermasalah hanya SCC-nya mengkibatkan aki juga turut bermasalah. Namun tidak juga kita bisa menyudutkan satu pihak saja, semisal penerima SHS, sebab di tempat terluar seperti di Pulau Balikukup ini, ada banyak sekali keinginan yang terbatasi oleh lautan. Mungkin bisa saja, komponen yang rusak tersebut diperbaiki, namun karena akses ke pusat kota sangat tidak terjangkau, membuat rasa malas meningkat dan terjadilah kerusakan-kerusakan di komponen lain. Selanjutnya bila SHS sudah menjadi prasasti di dalam rumah, maka mungkin dirasa ada baiknya untuk menjual modul suryanya.

Beruntungnya di Pulau Balikukup, pada tahun 2017 ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bermurah hati membangun fasilitas  Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat dengan kapasitas 100 Kwp, sehingga kabar tidak mengenakkan tentang SHS ini bisa teredam. Di lain postingan akan saya gunakan untuk menceritakan pengalaman saya mensosialisasikan sistem PLTS.

Ditulis di Pulau Balikukup, 19 Agustus 2017

#15HariCeritaEnergi

Gambar: dokumentasi pribadi

Menyaksikan Respon Masyarakat Pedalaman Terhadap PLTS

Posted in #15HariCeritaEnergi, Feature, kampung bamana, lomba blog, patriot energi, Petualangan with tags , , , , on August 18, 2017 by mr.f

Setiap orang punya standar untuk bersyukur. Kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan sudah memiliki ukuran sehingga tahu kadar kenikmatan tersebut berada di level biasa saja atau telah menjadi suatu keadaan yang diluar kebiasaan. Namun mungkin tidak semua orang tahu cara bersyukur. Dan mungkin juga tidak semua orang punya kemauan untuk bersyukur. Sebabnya bisa saja adalah karena tidak semua orang memiliki kadar kebutuhan, atau bahkan tidak semua orang mampu membedakan kebutuhan dan keinginan.

Kesempatan ini akan saya gunakan untuk menuliskan dua respon situasi yang berbeda terhadap pemberian kadar kenikmatan yang sama. Dasar tulisan ini tentu saja adalah pengalaman saya sendiri selama bertugas menjadi Patriot Energi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia di dua tempat yang berbeda. Kondisi kampung bisa dibilang sama-sama terpencil dan sangat susah akses. Tempat yang pertama di Kelompok Kampung Sumentobol di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara dan tempat yang kedua adalah di Kampung Bamana, Kabupaten Kaimana, Propinsi Papua Barat.

Kedua kampung ini sama-sama menerima paket bantuan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 30 Kwp dari Kementerian ESDM namun berbeda tahun pembangunan. Di Kelompok Kampung Sumentobol di Nunukan, pembangunan PLTS 30 Kwp tersebut dimulai pada akhir tahun 2015 hingga bulan maret 2016 sedangkan di Kampung Bamana di Papua Barat PLTS dibangun sejak pertengahan tahun 2016 hingga bulan desember 2016. Kedua kampung ini masing-masing memiliki kontur tersendiri yang membuatnya terkategori sebagai kampung terpencil sehingga dinyatakan layak untuk menerima bantuan pembangunan infrastruktur pembangkit listrik.

Di Kampung Sumentobol, letak kampungnya berada di hulu sungai yang cukup dekat dengan garis batas dua negara, Indonesia dan Malaysia. Kampung Sumentobol sendiri adalah kampung yang sangat unik karena merupakan kampung yang di dalamnya terdiri dari tujuah kampung berbeda yang ketujuh kampung tersebut masing-masing memiliki struktur pemerintahan. Ketujuh kampung tersebut berada dalam satu hamparan di tepi sungai Lumbis yang masing-masing kampung maksimal memiliki 30 kepala keluarga, bahkan ada dua kampung yang jumlah kepala keluarganya kurang dari sepuluh kepala keluarga. Kalau dari segi bangunan rumah, maka ada kampung yang hanya memiliki lima bangunan rumah saja. Sehingga total bangunan rumah dari ketujuh kampung tersebut pada akhir tahun 2015 hanya 85 unit saja, termasuk fasilitas umum seperti tiga Balai Adat, Puskesmas Pembantu, dan Sekolah Dasar.

Tentu saja karena Kampung Sumentobol hanya dapat diakses melalui jalur sungai selama kurang lebih 5 jam menggunakan perahu tempel dari pusat kecamatan yang memiliki jalan darat menjadikan kampung ini layak menerima fasilitas pembangkit listrik, yang memang merupakan program Nawacita Presiden Jokowi, yakni membangun dari desa, terutama desa-desa terpencil.

Begitu juga dengan Kampung Bamana di Papua Barat yang letaknya hampir tepat di leher Pulau Irian dan tidak memiliki akses darat, membuat kampung ini harus ditempu dengan mengarungi Laut Aru selama kurang lebih 12 jam lamanya menggunakan kapal perintis. Maka hampir bisa dipastikan kalau kampung ini adalah termasuk dalam salah satu dari belasan ribu kampung di Indonesia yang tidak terjangkau oleh listrik negara. Sehingga pembangunan fasilitas pembangkit listrik yang merupakan pembangunan yang menggunakan anggaran murni dan langsung dari Kementerian ESDM telah tepat pada tempatnya.

Situasi demografi kedua kampung ini memiliki kemiripan dalam hal jumlah penduduk. Di Kampung Bamana ada kurang lebih 73 bangunan termasuk fasilitas umum. Begitu pula dengan kondisi topografi kedua kampung ini, kampung memanjang tidak lebih dari dua kilometer. Sehingga pembangkit listrik dengan kapasitas 30 kwp sudah sangat cukup menjawab kebutuhan penerangan rumah dan kampung.

Tetapi mari kita cermati respon masyarakat kedua kampung ini menerima pembangunan PLTS di kampung mereka. Tentu saja respon yang akan saya tuliskan ini adalah reduksi yang sangat subjektif dari pengalaman saya mengamati perilaku masyarakat kedua kampung dengan durasi live in yang hampir sama, yakni kurang lebih 5 bulan lamanya.

Masyrakat kedua kampung sama-sama memahami bahwa kampung mereka merindukan hak akan listrik yang sama dengan masyarakat di perkotaan. Menikmati listrik dari PLN dengan daya tinggi. Setelah puluhan tahun mendiami kampung tersebut, tentulah mereka juga menginginkan listrik hadir guna menjawab berbagai kebutuhan. Namun bagaimana mereka merespon pembangunan begitu berbeda. Masyarakat di Kampung Sumentobol, sangat bisa diklaim begitu antusias dan dengan tangan terbuka menerima pembangunan PLTS di tengah kampung mereka. Dan dengan kehadiran saya mempersiapkan mental mereka untuk membantu pembangunan secara swadaya dan mempersiapkan organisasi pengelola PLTS, maka keberadaan PLTS di Kampung Sumentobol menjadi sebuah karunia yang senantiasa mereka syukuri.

Dapat saya ceritakan bagaimana peran Kepala Adat Kelompok Kampung Sumentobol begitu dominan dalam hal membentuk opini membantu pembangunan PLTS secara swadaya, walaupun Kepala Adat tersebut harus berhadapan dengan tujuh kepala kampung. Kepala Adat tidak perlu dua kali memanggil masyarakatnya untuk ikut gotong royong menarik kabel ke sepanjang kampung, atau mengangkat aki dari tepi sungai yang miring ke lokasi shelter PLTS, atau ketika seluruh tiang-tiang harus diletakkan di posisi yang telah ditentukan. Masyarakat tidak begitu sulit untuk diarahkan mengambil peran dalam pembangunan PLTS.

Sedangkan situasi begitu berbeda di Kampung Bamana. Saya tidak bermaksud sinis dan menghakimi watak dan perilaku masyarakat di sana, tetapi memang seperti itulah kejadian di lapangan. Masyarakat kampung sama sekali tidak memiliki peran dalam pembangunan PLTS. Seluruh aktivitas pembangunan dipandang sebagai sebuah aktivitas proyek dimana setiap tetes keringat masyarakat harus memiliki imbalan uang. Mental proyek begitu kuat di tengah masyarakat. Dalam hal pemindahan material PLTS, semua gerakan yang dilakukan warga terukur dengan uang. Aki yang dipindahkan ke lokasi shelter, kabel yang ditarik, tiang yang diangkat. Semua harus dibicarakan persoalan imbalannya. Maka waktu itu, usaha saya mempersiapkan mental masyarakat tidak membuahkan hasil yang serupa dengan Kampung Sumentobol.

Sehingga sampailah saya pada kesimpulan bahwa cara orang bersyukur begitu jauh berbeda, bahkan bila kebutuhan yang telah lama diidamkan telah terpenuhi.

Ditulis di Pulau Balikukup, Berau, Kalimantan Timur

18 Agustus 2017

#15HariCeritaEnergi